Suara Merdu Jenderal Susno

Akhirnya suara merdu Komjen Pol Susno Duadji mengalun merdu menghiasi berbagai media terkemuka di negeri ini. Sudah lama orang menunggu kapan jenderal tanpa pekerjaan di institusi tertinggi kepolisian itu menanyi. Sejak dipanggil oleh komisi III bersama kapolri, orang sudah berharap suatu saat sang jenderal menjadi seorang aktor politik negeri ini, sejajar dengan si Poltak. Entah apa tendesinya, mungkin sakit hati, mungkin cuci tangan, mungkin mencari simpati atau bahkan mengejar jabatan ketua KPK yang mulai ditinggalkan Tumpak, karena tekanan publik atas kompetensinya. Tak penting!!! Yang paling penting adalah orang sudah menunggu suara merdu bak menunggu Mike Mohede di panggung berlampu ribuan watt. Atau bahkan sekaliber para slanker menunggu idole mereka bertelanjang dada di tengah guyuran hujan lebat di stadion terbuka.
Apapun alasan dan tujuan sang jenderal, jelas mencelikkan mata masyarakat akan bobroknya institusi hukum itu sejak lepas dari keluarga militer. Polisi seakan memiliki kekuasaan tak terbatas di bidang hukum. dapat dengan mudah memperjualbelikan perkara, membuat orang menjadi berpekara. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sebagai intitusi yang mandiri polisi harus kaya. Untuk itu diberlakukanlah sistem setoran. Jika pagi hari komandan masuk ruangan, dan dilacinya hanya sedikit tumpukan amplop, seluruh anggota bisa seharian berpanas berhujan menyetop kendaraan dari ujung area kekuasaan yang satu ke ujung yang lain sebagai hukuman.
Tak pelak, rakyat yang harus menanggung beban, karena para pelaku ekonomi yang sering kena palak dijalanan lalu meningkatkan harga jual barangnya jauh melampaui ongkos produksi. Bayangkan, hanya untuk perjalanan dari ujung jawa timur ke Jakarta, biaya mel dijalanan yang harus dibayarkan ke polisi (beberapa ke DLLAJR) bisa mencapai 15 juta rupiah.
Tak hanya polisi jalanan saja yang kurang ajar, reskrim pun tak kalah cerdas dalam mengejar setoran. Setiap malam keliling ke tempat-tempat hiburan memalak orang mabuk. Membiarkan orang melakukan kejahatan agar bisa digembalakan sebagai sapi perahan.
Lebih parahnya lagi, bagian administrasipun berbau busuk menusuk. mencari surat keterangan berkelakuan baikpun sudah bertarif. Mencari surat ijin mengemudi, tidak bakal lulus jika memakai jalur resmi, sedangkan jika mampu mengeluarkan uang lebih, peduli orang buta huruf, buta warna pun bisa mendapatkannya. Jadi kecelakaan lalulintas sekarang ini memang dibuat oleh polisi, juga untuk penghasilan sampingan dari fee jasa raharja, maupun dari mempermainkan korban dan pelaku kecelakaan.
Apakah orang sekaliber Jenderal tidak tahu masalah seperti ini? kalau jawabannya tidak, bagaimana ia bisa menjadi seorang jenderal? apakah lulus akademi terus sekolah dibelakang meja, lalu setiap lulus naik pangkatnya sampai menjadi jenderal? apakah spanjang kariernya tidak pernah bekerja dilapangan? pantas saja kalau jenderal semacam ini sangat mudah dikadalin oleh para buaya darat peliharaannya sendiri.