DPR tidak jelas

Wakil rakyat yang terhormat, konon dipilih oleh ribuan pemilih entah dengan referensi apa, semakin tidak jelas saja tujuan kerjanya. Kerja molor tanpa arah, seakan-akan hanya ingin menunjukkan bahwa mereka juga sibuk. Melihat rapat paripurna di gedung terhormat 2-3 Maret 2010, sungguh kegiatn yang sangat membuang energi. Hal yang sudah sangat jelas duduk persoalannya dibawa berputar-putar. Bagi orang-orang miskin jelas sekali salah satu tujuan rapat paripurna kemarin adalah kejar setoran. Bayangkan jika hanya dengan duduk termenung saja jutaan rupiah mengalir ke kantung setiap hari, betapa gembung pundi-pundi harta jika paripurna bisa diulur-ulru selama mungkin, belum lagi keuntungan beras dirumah tidak perlu berkurang karena selama itu makan nikmat ditanggung oleh rakyat.
Bahkan ketika tinggal mengambil kesimpulan dari opsi yang sangat jelaspun, banyak anggota DPR berusaha membuat menjadi tidak jelas kembali, dengan harapan bisa molor lagi. sangat menjijikkan, karena sebagian besar rakyat Indonesia memutuskan untuk ikut pemilu 2009 agar demokrasi bisa lebih memiliki tempat di negeri terbelakang ini. Tetapi sangat disayangkan sebagian besar dari mereka hanya memilih bangkai dalam bungkus koran, sehingga alih-alih pekerjaan produktif yang dihasilkan, malah uang rakyat yang tersedot. Akibat dari kebobrokan tingkat kesadaran mengabdi kepada negara, yang dipikirkan oleh para wakil rakyat hanya fulus yang mengalir ke kantung pribadi. Peduli rapat menghasilkan sesuatu yang produktif, atau sekedar ber haa...huuu... seperti yang dilakukan ningrat jogja, atau sekedar mengenang akting kacangan dari sinetron murahan, sambil bersumpah-serapah meskipun dalam agamanya melarang sumpah sembarangan. Bahkan setelah rakyat semakin frustasi, justru canda tawa yang mereka tunjukkan.
Akibatnya adalah, tak ada kepentingan rakyat yang terakomodasi. Yang ada adalah pelebaran penerimaan pajak dari sektor yang tidak produktif, seperti pekerja rendahan dan buruh. Bahkan toko-toko kelontong dengan pendapatan pas-pasan pun sekarang ini dikejar berbagai-bagai pajak, dari karcis pasar, karcis dispenda, sampai spanduk yang dipasang di depan rumah sendiripun terpaksa dicopot, ketimbang diminta duit oleh departemen pajak. Melihat ulah para legislator, departemen pajakpun tak kalah seru berulah, dari melebarkan pajak dengan semakin ngawur karena dikejar setoran, sampai ogah bekerja dan berharap rejeki datang sendiri kekantornya. Undang-undang yang mengancam yang dibuat oleh para legislator bersama pemerintah, telah memberi ruang bagi tangan-tangan pemerintah untuk menekan rakyat tanpa memberi kontribusi balik apapun. KUR, BOS, JAMKESOS, atau apapun yang digembar-gemborkan para penjilat, hampir menjadi isapan kosong, karena berbagai manipulasi tidak bisa diurus. Puskesmas murah sudah ada sejak jaman order baru. BOS hanya bisa dinikmati mereka yang sekolah di negeri yang gurunya tidak mampu mengajar dengan baik, jamkesos hanya dibatasi sejumlah dipan keras di rumah sakit-rumah sakit kumuh. Kalaupun ada rumah sakit yang baik, itu bukan karena pemerintah pusat, tetapi karena kebetulan putra daerah yang memimpin adalah orang yang peduli.
Sungguh melelahkan menanti orang-orang yang kita pilih, menjadi pribadi yang wajar, bahwa mereka sudah kita bayar mahal, dan belum menghasilkan hal-hal yang cukup berarti bagi rakyat. Kalau mereka berdalih dulu mengeluarkan uang banyak sebelum jadi wakil rakyat, maka semakin meyakinkan kita bahwa mereka hanya dipilih oleh orang-orang bodoh kelas kolong jembatan yang cukup hidup dengan gopekan.